Persyaratan Mendapatkan NUPTK

Persyaratan standar minimal tentang PTK yang bisa dijaring baik pendidikan Formal maupun Non Formal untuk mendapatkan NUPTK
Persyaratan umum:
  1. WNI dan WNA yang sudah naturalisasi
  2. Menjadi Pendidik (melakukan tatap muka di depan kelas) dan Tenaga Kependidikan (menunjang proses pendidikan) baik pada pendidikan formal maupun non formal, PNS maupun non PNS dan baik dibawah binaan Kemdiknas maupun Kemenag. Read more ›
Ditulis dalam NUPTK

Aturan & Kebijakan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dalam melaksanakan tugas pengelolaan data pokok pendidikan berdasarkan pada dua Peraturan Menteri Pendidikan Nasional :

1. Permendiknas No. 38 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Depdiknas
Pasal 7 Ayat (4) :

Semua laman resmi di bawah departemen menggunakan sublaman/subdomain
(nama laman).depdiknas.go.id. sesuai dengan nama satuan kerja terkait. Read more ›
Ditulis dalam NISN

Penggunaan dana BOS

Penggunaan Dana BOS menurut Juknis BOS 2011 dapat digunakan untuk 13 Jenis Komponen, yaitu:

  1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan,  sedangkan SMP  sebanyak 2 buku yaitu  (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/ penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa. Read more ›
Ditulis dalam BOS

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Read more ›

Ditulis dalam BOS

PETUNJUK TEKNIS BAGI SEKOLAH

1. bagaimana cara memulai pendataan di sekolah?
a. unduh formulir pendataan beserta petunjuk pengisiannya
b. fotocopy formulir tersebut sebanyak Siswa (F-PD), PTK (F-PTK) dan sekolah (F-SEK)
c. distribusikan ke masing-masing, jika memungkinkan pihak sekolah mengadakan pertemuan panduan pengisian formulir secara bersama
d. Formulir diisi secara manual (tulisan tangan) diisi secara lengkap, benar dan valid
e. Formulir pendataan yang sudah terisi dikumpulkan secara kolektif di sekolah masing-masing
f. Diperiksa kebenaran isi secara umum oleh pihak sekolah
g. di inputkan ke dalam aplikasi pendataan
h. dikirimkan melalui aplikasi pendataan yang terkoneksi internet
Read more ›

Ditulis dalam Dapodik

PETUNJUK TEKNIS APLIKASI

PASTIKAN anda telah membaca dan memahami Manual Aplikasi Pendataan dan lihat Video Tutorial Aplikasi Pendataan Desktop
1. Bagaimana cara penginstalan aplikasi pendataan ini ?
a Jika mendapatkan DVD
b.  Masukan DVD, pilih Menu Aplikasi Pendataan. Kemudian pilih setup.exe
c.  Install hingga selesai
d. JIka Mendownload/mengcopy dari Kabupaten/Kota
e. Pilih setup.exe
f.  Install hingga selesai
g. Setelah selesai installasi, maka silahkan isi Nama Lengkap, Email, Password dan Kode Registrasi Sekolah
h.  Setelah registrasi berhasil, maka di dalam aplikasi terdapat data awal Sekolah dan data awal PTK yang bersangkutan.
Read more ›

Ditulis dalam Dapodik

SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR

Sistem Pendataan Pendidikan Dasar adalah Pendataan yang dilakukan untuk seluruh entitas data pokok pendidikan yang bersifat individual dan terintegrasi dari 3 entitas data pendidikan (Satuan Pendidikan, PTK dan Peserta Didik) untuk jenjang dasar (SD, SDLB, SMP, SMPLB).
Pendataan yang bersifat satu pintu artinya hanya satu-satunya sistem pendataan resmi digunakan di lingkungan Ditjen Dikdas.
Pendataan ini merupakan pendataan individual baik dari satuan pendidikan, PTK Maupun Siswanya dalam satu aplikasi pendataan yang terintegrasi dan tidak berdiri sendiri-sendiri (parsial) dari sistem pendataan sebelumnya.
Read more ›

Ditulis dalam Dapodik
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.